SEKRETARIAT UPPKH PROVINSI JAWA TIMUR » Tentang PKH

Kebijakan JAMKESMAS Tahun 2009

Sekretariat PKH — Thu, 01 Oct 2009 15:49:44 +0000

Kebijakan Jamkesmas dalam Tata Laksana Kepesertaan PKH Tahun 2009
Pada tahun 2008 dilakukan pembenahan kepesertaan dengan telah berhasilnya disusun database kepesertaan secara nasional yang didasari atas penetapan kepesertaan maskin melalui SK Bupati/Walikota di tiap-tiap kabupaten/kota seluruh Indonesia. Berdasarkan database tersebut, dilakukan pencetakan dan pendistribusian kartu peserta JAMKESMAS.
Dengan dimilikinya database dan kartu kepesertaan, sasaran menjadi lebih pasti serta mengurangi kemungkinan ketidaktepatan sasaran. Kebijakan kepesertaan pada tahun 2009.

Untuk peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang pesertanya berdasarkan sasaran penduduk sangat miskin otomatis dijamin dalam program JAMKESMAS. Bagi yang belum memiliki kartu JAMKESMAS dapat menggunakan identitas Kartu PKH dan untuk mengakses pelayanan kesehatan berkoordinasi dengan PT Askes untuk menerbitkan surat keabsahan peserta (SKP).

Program Keluarga Harapan

Sekretariat PKH — Fri, 17 Jul 2009 20:14:55 +0000

Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Timur berdasarkan proyeksi penduduk hasil PUB tahun 2003 sebanyak 37.478.737. jiwa tersebar di 29 Kabupaten, 9 Kota, 657 Kecamatan, 8.484 Desa/Kelurahan. Dari jumlah tersebut terdapat 1.210.639. rumah tangga hampir miskin, 1.246.917. rumah tangga miskin dan 767.345. rumah tangga sangat miskin.
Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan dibidang perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan adalah Program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pendidikan dan Kesehatan.

Program Keluarga Harapan di Provinsi Jawa Timur mulai dilaksanakan tahun 2007 yang merupakan program uji coba bersama dengan 6 Provinsi lainnya di Indonesia.
Jumlah RTSM yang dibantu pada tahun 2007 sebanyak 213.341. RTSM dari 223.543. hasil data BPS dan hasil validasi 216. 671 RTSM tersebar di 21 Kabupaten, 192 Kecamatan, 2.625 Desa/Kelurahan. Untuk tahun 2008 mendapatkan alokasi pengembangan sebanyak 32.656 RTSM dari 34.359. data BPS dan dari hasil validasi 33.145 RTSM tersebar di 9 Kabupaten dari 21 Kabupaten lokasi PKH tahun 2007 pada 34 Kecamatan, 564 Desa/Kelurahan.

Dalam pelaksanaannya para RTSM didampingi oleh Pendamping yang berjumlah 743 Pendamping tahun 2007 dan 129 Pendamping untuk lokasi pengembangan 2008. Untuk entry data, administrasi dan system pengaduan masyarakat disetiap Kabupaten dilaksanakan oleh 4 orang Operator PKH ditambah dengan Petugas entry data dari PT. Sigma yang jumlahnya disesuaikan dengan ratio RTSM pada setiap Kabupaten. Guna mendukung administrasi, manajemen dan koordinasi, pada setiap Kabupaten dibentuk UPPKH Kabupaten dan Kecamatan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana kerja. Pada tingkat provinsi dibentuk sekretariat tim koordinasi PKH Provinsi.

Dengan telah terlaksanannya Program Keluarga Harapan Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 yang sementara berjalan dipandang perlu untuk memberikan informasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam bentuk Profil Program Keluarga Harapan Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2008.

Hal-hal yang ditampilkan dalam Profil ini secara garis besar meliputi :

1. Keadaan Rumah Tangga Miskin

2. Pelaksanaan PKH

3. Analisa Kontribusi PKH Dalam Penanganan Kemiskinan

4. Faktor-faktor Unggulan PKH

5. Permasalahan dan Solusi

Keadaan Rumah Tangga Miskin

Sekretariat PKH — Fri, 17 Jul 2009 20:09:43 +0000

KEADAAN RUMAH TANGGA MISKIN PROVINSI JAWA TIMUR

Keadaan rumah tangga sangat miskin yang ditampilkan adalah menurut klasifikasi dan kategori, masing-masing terdiri dari Hampir Miskin, Miskin dan Sangat Miskin.

Menurut Klasifikasi

Menurut klasifikasi yakni data kemiskinan sebelum dilakukan SPDKP

Menurut Kategori

Menurut Kategori adalah data kemiskinan berdasarkan hasil SPDKP

Pelaksanaan PKH 2007-2008

Sekretariat PKH — Fri, 17 Jul 2009 20:01:51 +0000

1. Realisasi Kabupaten Lokasi PKH Tahun 2007 – 2008
2. Realisasi Kecamatan Lokasi PKH Tahun 2007 – 2008
3. Realisasi Desa lokasi PKH Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 – 2008
4. Realisasi RTSM 2007 – 2008
5. Realisasi Pendamping dan Operator.
6. Alokasi dan Realisasi Pembayaran RTSM Tahun 2007
7. Alokasi Pembayaran Tahap I – III Thun 2008 untuk RTSM Tahun 2007
8. Alokasi Pembayaran Tahun 2008 untuk RTSM Lokasi Pengembangan 2008
9. Data Pelayanan Kesehatan RTSM Tahun 2007
10. Data Pelayanan Pendidikan RTSM Tahun 2007
11. Komitmen PEMDA Provinsi dan Kabupaten Tahun 2007-2008
12. Fasilitas Kesehatan
13. Fasilitas Pendidikan
14. Sarana dan Prasarana

Realisasi Kabupaten 2007 – 2008

Sekretariat PKH — Fri, 17 Jul 2009 19:51:58 +0000

Realisasi Kabupaten Lokasi PKH Tahun 2007 – 2008
Jumlah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur sebanyak 38 Kabupaten / Kota, Realisasi lokasi PKH sebanyak 21 Kabupaten, dengan demikian jumlah kabupaten yang telah terjangkau PKH adalah sebesar 55,26 %.

Realisasi Kecamatan 2007 – 2008

Sekretariat PKH — Fri, 17 Jul 2009 19:42:37 +0000

Realisasi Kecamatan Lokasi PKH Tahun 2007 – 2008
Jumlah Kecamatan lokasi PKH sebanyak 449 yang telah terjangkau pada lokasi PKH sebanyak 226 kecamatan, dengan demikian jumlah kecamatan yang telah terjangkau pada lokasi PKH adalah sebesar 50 %. Rincian realisasi dapat terlihat pada tabel, grafik dan peta sebagai berikut :

Realisasi Desa 2007 – 2008

Sekretariat PKH — Fri, 17 Jul 2009 19:39:54 +0000

Realisasi Desa lokasi PKH Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 – 2008
Jumlah Desa lokasi PKH sebanyak 6,195 Desa, jumlah yang telah terjangkau pada lokasi PKH sebanyak 3,189 Desa, dengan demikian jumlah Desa yang telah terjangkau pada lokasi PKH sebesar 51 %. Adapun rincian realisasi desa sebagaimana tertera pada tabel, grafik dan peta sebagai berikut :

Realisasi RTSM 2007 – 2008

Sekretariat PKH — Thu, 11 Jun 2009 14:58:50 +0000

Realisasi RTSM 2007 – 2008
Jumlah RTSM berdasarkan data original BPS sebanyak 257.902 RTSM, setelah divalidasi menjadi 249.816, realisasi sebanyak 245.997 dengan demikin terjadi selisih antara data BPS denganvalidasi sebesar 8.086 RTSM atau sebesar 3,13 %, sementara selisih antara validasi dengan realisasi sebesar 3.819 RTSM atau sebesar 1,52 %. Selanjutnya selisih antara data BPS dengan realisasi sebesar 11.905 RTSM atau sebesar 4,61 %. Selisih ini terjadi karena adanya RTSM yang pindah, tidak ditemukan alamatnya, double, sudah mampu. Rincian realissasi sebagaimana tertera pada tabel, grafik dan peta sebagai berikut:

Kelembagaan

Sekretariat PKH — Thu, 11 Jun 2009 02:52:10 +0000

UPPKH Pusat, Provinsi dan Kabupaten, masih perlu ditingkatkan. Salah satu faktor kelemahan yang mendasar adalah terputusnya informasi/komunikasi antara UPPKH kabupaten dengan Provinsi. Hal ini disebabkan, belum On Line system antara Sekretariat UPPKH Kabupaten dengan Provinsi. Permasalahan lapangan yang terkadang tidak sampai di UPPKH tk. Provinsi.

Solusi:
1. Meningkatkan kualitas dan Kuantitas Monev kegiatan PKH. Telah ditempuh Jawa Timur dengan bekerjasama pihak Perguruan Tinggi (UNAIR)
2. Menngkatkan Kualitas dan Kuantitas pertemuan Koordinasi secara berjenjang dari Pusat, Prov, Kabupaten, s.d Kecamatan
3. Penguatan peran masing2 kelembagaan.

PERAN PENDAMPING

1. Belum adanya standarisasi penilaian kinerja Pendamping. Menginjak Tahun ke 3 evaluasi diperlukan.
2, Perlu dipikirkan reward dan punishman bagi pendamping
3. Perlakuan bagi Pendamping yang berada pada daerah yang tingkat jangkauan sulit/ resiko bahaya tinggi harus berbeda.
4. Sarana dan Prasarana oendamping, seyogyanya mulai dipikirkan UPKKH di Kecamatan mendapatkan 1 unit Computer, hal ini untuk mempermudah akses informasi dan laporan
5. Peran Pendamping harus mendapat pengakuan dari RTSM, Kelembagaan di desa/Kecamatan, Kabupaten, provinsi dan Pusat
6. Dalam program yang baru yaitu adanya KUBE PKH, peran pendamping harus juga bisa sebagai pendamping KUBE, dari mulai pembentukan, pengelolaan, pengembangan dan menjadikannya KUBE Mandiri.
7. Meningkatkan jaringan kerja dengan Inst/pihak terkait baik yang berada dalam “ring” PKH ataupun bukan

Solusi:
Direncanakan tahun 2010, dari sumber dana APBD untuk:
- pengembangan potensi pendamping
- pelatihan pendampingan KUBE
- Kajian terhadap Kinerja SDM Pendamping

RTSM

Form Verifikasi yang digunakan untuk melihat sejauh mana RTSM melaksanakan kewajiban, baru berjalan lancar distribusi nya awal tahun 2009. dan rata-rata daerah dilaksanakan Kirim Balik form oleh PT. POS setiap 3-4 bulan sekali.

Setelah ini dapat mulai berjalan sanksi bagi RTSM yang “lalai”melaksanakan kewajibannya. ini sebenarnya tidak boleh terjadi karena ada petugas pendamping sebagai pendorong , motivasi kepada anggota PKH agar memenuhi kewajibannya.

Solusi:
Direncnakan tahun 2010 untuk:
- Secara sampling akan adakan pertemuan dengan RTSM di berbagai daerah untuk merekam ” manfaat ” PKH dan apakah ada “Perubahan sikap”
- Membuka akses program yang bisa diberikan bagi RTSM seperti ( Askesos, KUBE fakmis, bantuan anak terlantar, Keluarga Muda Mandiri) dll.