Hadir sebagai Nara Sumber pada acara tersebut diantaranya Mentri Sosial RI, Sekretaris Jendral, Direktur Jendral Banjamsos, Direktur Banjamsos, Deputy Bidang Statistik Sosial BPS, Dirjen Bina Kesejahteraan Masyarakat Kementrian Kesehatan, Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan Nasional.

Pada kegiatan Rapat Koordinasi Tingkat Nasional PKH tahun 2010 ini telah tercapai beberapa kesepakatan antara lain : Kesepakatan Bidang Kesehatan, Kesepakatan Bidang Pendidikan, Kesepakatan Pemerintah Daerah (BAPPEDA DAN DINAS SOSIAL).

1. Kesepakatan Bidang Kesehatan

A. Kepesertaan

• Peserta PKH dan anggota keluarganya harus masuk dalam Jamkesmas sehingga dana kapasitas PKH sudah tercakup dalam dana  Jamkesmas.
• Validasi data RTSM dari BPS agar melibatkan sektor terkait.
• Berperan aktif memantau dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi peserta PKH untuk mendapatkan layanan kesehatan
• Membangun dan meningkatkan komunikasi intensif diantara berbagai pihak (petugas pemberi pelayanan kesehatan / dokter, pendamping PKH, petugas Puskesmas, Posyandu)terkait dengan pelayanan kesehatan bagi RTSM penerima PKH

B. Sosialisasi

• Mendorong petugas dibidang kesehatan untuk memahami tugas dan peranannya.
• Berpartisipasi untuk memberikan informasi PKH kepada seluruh penyedia layanan kesehatan (service provider) di sarana pelayanan kesehatan pemerintah : rumah sakit, puskesmas, pustu, polindes, poskesdes.

C. Verifikasi

• Pendamping dilibatkan dalam mengisi formulir verifikasi kesehatandan ditandatangani oleh petugas layanan kesehatan
• Laporan yang ada di Puskesmas (kohort ibu, bayi dan buku KIA) sebagai dasar verifikasi oleh pendamping

D. Perbaikkan dan Penyediaan Fasilitas Pendukung

• Mengoptimalkan tenaga kesehatan dan sarana pendukung medis, seperti obat-obatan, vaksin dan lain – lain
• Bersepakat untuk menyediakan obat – obatan dan perbekalan kesehatan dalam pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi kepersertaan PKH sesuai dengan pedoman pelaksanaan (manlak) jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS) / GAKIN.

2. Kesepakatan Bidang Pendidikan

A. Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi

• Koordinasi lintas sektor dalam validasi data calon peserta PKH perlu lebih dimantapkan. dalam kaitan dengan penanganan bidang pendidikan antara tenaga pendidik ( Guru ) dengan pendamping PKH, Sekolah, Komite Sekolah/Madrasah, Pemerintah. Kabupaten/Kota, Tingkat Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan UPPKH Kabupaten / Kota menyangkut pelayanan pendidikan bagi anak RTSM peserta PKH.
• Membangun integritas semua komponen secara intensif seperti halnya Guru, Pendamping,PKH, Sekolah, Komite Sekolah/Madrasah, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, UPPKH Kab / Kota sehingga terwujud pelayanan prima bagi anak RTSM peserta PKH.
• Program kerj a stake holder ( semua komponen terkait ) senantiasa disinkronkan agar tidak terjadi tumpang tindih .

B. Sosialisasi

• Mensosialisasikan PKH kepada RTSM peserta PKH dan berbagai lembaga terkait.
• Mengajak lembaga pelayanan pendidikan Diniyah , Pontren SD/MI, SLTP/MTs baik negeri maupun swasta dapat memberikan pelayanan pendidikan tanpa diskriminasi terhadap anak RTSM peserta PKH.
• Memperioritaskan anak RTSM peserta PKH maupun non PKH mendapat beasiswa miskin.
• Membebaskan santri/siswa penerima PKH dari semua biaya yang dibebankan di sekolah/madrasah kecuali biaya pribadi anak.

C. Verifikasi

• Dinas pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kementerian Agama Provinsi, Kabupaten/Kota membuat edaran agar kepala Sekolah/Madarasah mengisi dan merekap formulir verifikasi anak RTSM peserta PKH di Sekolah /Madrasah setiap bulannya secara teratur.
• Tenaga pendidik melakukan verifikasi kehadiran anak-anak peserta PKH untuk keperluan data proses pembayaran bantuan PKH

D. Perbaikan Fasilitas Pendukung

• Satuan pendidikan (Diniyah/Pontren,Sekolah/Madrasab) menambah fasilitas pendidikan bagi peserta PKH bila diperlukan sesuai kondisi dan situasi masing-masing.
• Perhatian permerintah provinsi , Kab/Kota dalam penyiapan guru/tenaga pendidik, sarana prasarana ditingkatkan.

E. Rekomendasi

• Sekolah/Madrasah negeri memberikan kesempatan lebih besar kepada populasi RTSM dalam pelayanan pendidikan.
• Menambah fasilitas layanan pendidikan baik formal / non formal ( tutor kunjungan di daerah-daerah terpencil, beasiswa miskin maupun pengalokasian bagi peserta PKH diupayakan agar lebih optimal.
• Perluasan daya tampung pada sekolah/madrasah negeri maupun swasta
• Daya serap keseluruhan beasiswa miskin maupun pengalokasian bagi peserta PKH diupayakan agar lebih optimal.
• Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan kesetaraan dan tutor keliling  untuk daerah terpencil.
• Keterlibatan Kementerian Agama tidak digabung dengan pendidikan nasional, tapi berdiri sendiri agar lebih focus dan diintegrasikan dengan peningkatan ketahanan moral/moral anak dan diperjelas dalam  buku pedoman oprasional PKH pendidikan.

3. Kesepakatan Pemerintah Daerah (BAPPEDA DAN DINAS SOSIAL)

• Mengusulkan kepada Gubemur/Bupati/Walikota untuk : menganggarkan pembiayaan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, menganggarkan pembiayaan pelaksanaan studi banding atau yang terkait dengan kegiatan, melibatkan aparat di daerah saat pendataan RTSM oleh BPS, mendukung bantuan operasional untuk perbaikan kondisi sarana/prasarana UPPKH Kecamatan.
• Menyepakati dilakukannya pertemuan rutin, monitoring & evaluasi, pelaporan, dan pembuatan Rencana Kerja yang diperlukan dalam rangka meningkatkan koordinasi lintas sektoral di Daerah.
• Mengusulkan adanya payung hukum dari pusat untuk memberi dukungan bagi daerah dalam memberikan masukan tentang akurasi data RTSM kepada. BPS.
• Mengusulkan pencetakan dokumen dilakukan di tingkat provinsi lokasi PKH.
• Mengusulkan pendistribusian form verifikasi dialihkan kepada pendamping PKH.
• Mengusulkan adanya penguatan komitmen baik di Pusat & Daerah melalui optimalisasi kinerja semua pihak terkait.

( Penulis : Drs. BAWON ADHI YITONI, MSi )

Pada kesempatan itu pula dibuka Forum tanya jawab dan diskusi Petugas Operator dan Pendamping dari masing – masing Kabupaten di Jawa Timur

Ada beberapa hal yang telah dikemukakan oleh Petugas Operator dan Pendamping dalam diskusi tersebut yang memuat beberapa permasalahan yang terjadi, adapun hasil dari diskusi tersebut tercetus beberapa rumusan yang telah dikemukakan oleh masing – masing Petugas Operator dan Pendamping, rumusan – rumusan tersebut diantaranya :

Angkatan I dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2010 terdiri dari 11 Kabupaten : Kabupaten Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Bangkalan, Sampang, Mojokerto, Pasuruan, Jombang, Probolinggo dan Sidoarjo.

Adapun angkatan II terdiri dari 10 Kabupaten : Kabupaten Ponorogo, Tulungagung, Kediri, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Madiun, Ngawi dan Sumenep.

Yang bertempat di Aula Gedung A Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, berkaitan dengan kegiatan tersebut telah disampaikan :

• Hasil monitoring dan Evaluasi tahun 2009 oleh LPPM Unair.
• Penekanan Tupoksi Kesekretariatan UPPKH Kabupaten.
• Paparan senior Advisor PKH yang meliputi ;

1. Lokasi PKH tahun 2009 untuk Provinsi Jawa Timur RTSM = 280.114
2. Data Pendidikan dan Pekerja anak RTSM PKH tahun 2009 Provinsi Jawa Timur :

• Sudah sekolah ketika jadi peserta PKH = 236.368
• Daftar setelah jadi PKH = 53.978
• Mendaftar tapi tidak sekolah = 818
• Tidak bekerja = 227.147
• Bekerja = 1.683

3. Data RTSM penerima PKH 88,6 % tepat sasaran 11,4 % termasuk RTM

4. Pengganti yang error 15.862.

5. Hasil Spot Cek 1 , Rekomendasi dan Solusi atas temuan masalah pendistribusian Dokumen PKH.

• Jadwal yang fix untuk cetak dokumen perlu disusun antara UPPKH Pusat dan PT Pos sehingga tidak terjadi keterlambatan pendistribusian.
• Perlu dipikirkan oleh PT Pos untuk evaluasi beban kerja yang masih dapat mereka tanganidan yang mungkin perlu didelegasikan ke pihak lain dengan sepengetahuan UPPKH Pusat.

6. Hasil Spot Cek 2, Mekanisme pembayaran pada RTSM peserta PKH untuk mekanisme pembayara.

• UPPKH Kabupaten dan Tim Koordinasi PKH perlu meningkatkan keterlibatan aktif mereka dalam proses pembayaran bantuan ke RTSM dengan cara langsung mengamati dan kemudian koordinasi pensolusian berbagai pengupayaan yang ditemukan ke Pemerintah Daerah.
• RTSM ditekankan dan hitung utang.
• Pembayaran 4 tahap
• Mekanisme sanksi positif terhadap pihak – pihak yang mengutip utang

7. Hasil Spot Cek 3,

• L ayanan Kesehatan dan Pendidikan, Rekomendasi dan solusi terhadap komitmen pelayanan kesehatan.
• Pengawasan ketat terhadap RTSM
• Perbaikan Integritas moral
• Capacity building untuk meningkatkan soft skill pendamping didalam memotivasi aktif serta lebih meningkatkan komitmen terhadap pendidikan dan kesehatan PKH

7. Hasil Spot Cek 5, tentang penilaian kenerja Pelaksana PKH untuk Jawa Timur.

• Kinerja Bappeda, score 3,3, untuk sasaran Provinsi menempati urutan ke 3
• Kinerja Dinas Kesehatan score 3,3, untuk sasaran 7 Provinsi menempati urutan ke 3
• Kinerja Dinas Pendidikan score 2,90, untuk sasaran 7 Provinsi menempati urutan ke 3
• Kinerja PT Pos score 3,31, untuk sasaran 7 Provinsi menempati urutan ke 3
• Kinerja Dinas Sosial score 3,64, untuk sasaran 7 Provinsi menempati urutan ke 3

( Penulis : Dra. Restu Novi Widiani, MM. )

Untuk peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang pesertanya berdasarkan sasaran penduduk sangat miskin otomatis dijamin dalam program JAMKESMAS. Bagi yang belum memiliki kartu JAMKESMAS dapat menggunakan identitas Kartu PKH dan untuk mengakses pelayanan kesehatan berkoordinasi dengan PT Askes untuk menerbitkan surat keabsahan peserta (SKP).

Program Keluarga Harapan adalah Program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pendidikan dan Kesehatan.

Program Keluarga Harapan di Provinsi Jawa Timur mulai dilaksanakan tahun 2007 yang merupakan program uji coba bersama dengan 6 Provinsi lainnya di Indonesia.
Jumlah RTSM yang dibantu pada tahun 2007 sebanyak 213.341. RTSM dari 223.543. hasil data BPS dan hasil validasi 216. 671 RTSM tersebar di 21 Kabupaten, 192 Kecamatan, 2.625 Desa/Kelurahan. Untuk tahun 2008 mendapatkan alokasi pengembangan sebanyak 32.656 RTSM dari 34.359. data BPS dan dari hasil validasi 33.145 RTSM tersebar di 9 Kabupaten dari 21 Kabupaten lokasi PKH tahun 2007 pada 34 Kecamatan, 564 Desa/Kelurahan.

Dalam pelaksanaannya para RTSM didampingi oleh Pendamping yang berjumlah 743 Pendamping tahun 2007 dan 129 Pendamping untuk lokasi pengembangan 2008. Untuk entry data, administrasi dan system pengaduan masyarakat disetiap Kabupaten dilaksanakan oleh 4 orang Operator PKH ditambah dengan Petugas entry data dari PT. Sigma yang jumlahnya disesuaikan dengan ratio RTSM pada setiap Kabupaten. Guna mendukung administrasi, manajemen dan koordinasi, pada setiap Kabupaten dibentuk UPPKH Kabupaten dan Kecamatan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana kerja. Pada tingkat provinsi dibentuk sekretariat tim koordinasi PKH Provinsi.

Dengan telah terlaksanannya Program Keluarga Harapan Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 yang sementara berjalan dipandang perlu untuk memberikan informasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam bentuk Profil Program Keluarga Harapan Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2008.

Hal-hal yang ditampilkan dalam Profil ini secara garis besar meliputi :

1. Keadaan Rumah Tangga Miskin

2. Pelaksanaan PKH

3. Analisa Kontribusi PKH Dalam Penanganan Kemiskinan

4. Faktor-faktor Unggulan PKH

5. Permasalahan dan Solusi

Keadaan rumah tangga sangat miskin yang ditampilkan adalah menurut klasifikasi dan kategori, masing-masing terdiri dari Hampir Miskin, Miskin dan Sangat Miskin.

Menurut Klasifikasi

Menurut klasifikasi yakni data kemiskinan sebelum dilakukan SPDKP

Menurut Kategori

Menurut Kategori adalah data kemiskinan berdasarkan hasil SPDKP

Solusi:
1. Meningkatkan kualitas dan Kuantitas Monev kegiatan PKH. Telah ditempuh Jawa Timur dengan bekerjasama pihak Perguruan Tinggi (UNAIR)
2. Menngkatkan Kualitas dan Kuantitas pertemuan Koordinasi secara berjenjang dari Pusat, Prov, Kabupaten, s.d Kecamatan
3. Penguatan peran masing2 kelembagaan.

PERAN PENDAMPING

1. Belum adanya standarisasi penilaian kinerja Pendamping. Menginjak Tahun ke 3 evaluasi diperlukan.
2, Perlu dipikirkan reward dan punishman bagi pendamping
3. Perlakuan bagi Pendamping yang berada pada daerah yang tingkat jangkauan sulit/ resiko bahaya tinggi harus berbeda.
4. Sarana dan Prasarana oendamping, seyogyanya mulai dipikirkan UPKKH di Kecamatan mendapatkan 1 unit Computer, hal ini untuk mempermudah akses informasi dan laporan
5. Peran Pendamping harus mendapat pengakuan dari RTSM, Kelembagaan di desa/Kecamatan, Kabupaten, provinsi dan Pusat
6. Dalam program yang baru yaitu adanya KUBE PKH, peran pendamping harus juga bisa sebagai pendamping KUBE, dari mulai pembentukan, pengelolaan, pengembangan dan menjadikannya KUBE Mandiri.
7. Meningkatkan jaringan kerja dengan Inst/pihak terkait baik yang berada dalam “ring” PKH ataupun bukan

Solusi:
Direncanakan tahun 2010, dari sumber dana APBD untuk:
- pengembangan potensi pendamping
- pelatihan pendampingan KUBE
- Kajian terhadap Kinerja SDM Pendamping

RTSM

Form Verifikasi yang digunakan untuk melihat sejauh mana RTSM melaksanakan kewajiban, baru berjalan lancar distribusi nya awal tahun 2009. dan rata-rata daerah dilaksanakan Kirim Balik form oleh PT. POS setiap 3-4 bulan sekali.

Setelah ini dapat mulai berjalan sanksi bagi RTSM yang “lalai”melaksanakan kewajibannya. ini sebenarnya tidak boleh terjadi karena ada petugas pendamping sebagai pendorong , motivasi kepada anggota PKH agar memenuhi kewajibannya.

Solusi:
Direncnakan tahun 2010 untuk:
- Secara sampling akan adakan pertemuan dengan RTSM di berbagai daerah untuk merekam ” manfaat ” PKH dan apakah ada “Perubahan sikap”
- Membuka akses program yang bisa diberikan bagi RTSM seperti ( Askesos, KUBE fakmis, bantuan anak terlantar, Keluarga Muda Mandiri) dll.